"Kita sudah menyebarkan undangan lebih dari 50 lembar ke berbagai elemen masyarakat untuk membahas persoalan kabut asap yang sudah menimbulkan dampak negatif sejak beberapa pekan terakhir," kata Inisiator Masyarakat Peduli Dampak Kabut Asat Sumbar Dahnil Aswad di Padang, Sabtu.
Ia menjelaskan, hampir dari semua elemen yang diundang sudah menyatakan untuk hadir mengupas dampak bencana kabut asap yang kian meresahkan masyarakat Sumbar.
Sejumlah unsur yang diundang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), KKI Warsi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) dan pakar daii PTN/PTS.
Selain itu, manajemen maskapai penerbangan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Masyarakat Transportasi, Asosiasi Biro Perjalanan atau Asita, PHRI, Kadin, Apindo, PWI dan beberapa unsur lainnya.
"Kita mengharapkan hasil dari diskusi publik yang melibatkan banyak unsur itu, ada langkah konkret yang dapat dirumuskan diambil sebagai komitmen bersama dalam menghadapi masalah kabut asap tersebut," katanya.
Sebab, kondisi cuaca di wilayah Sumbar akibat kebakaran hutan sudah semakin mengkhawatirkan dan dampaknya semakin meluar terhadap berbagai aspek.
Jika tidak ada langkah konkret diambil secara bersama, tentu kondisi semakin buruk, buktinya anak-anak sudah diliburkan sekolah beberapa hari dan aktivitas ekonomi terganggu.
"Sejak dua hari terakhir banyak penerbangan yang terganggu karena makin tebalnya kabut asap, dampaknya banyak pihak yang menerima kerugian," katanya.
Pada bagian lain langkah dan tindakan yang dilakukan pemangku kepentingan di Sumbar, sebelumnya sudah ada kebijakan diambil sebagai langkah antisipasi, dan pada Jumat (14/3) siang gubernur telah melaporkan situasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Gubernur Irwan Prayitno menyatakan dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 10 daerah terparah terkena dampak kabut asap kiriman dari Provinsi Riau.
Setelah telekonfren dengan Presiden SBY di Ruang Mapolda Sumbar, gubernur menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar memberlakukan status siaga darurat kabut asap terhitung 12-31 Maret 2014.
"Status ini diberlakukan menghindari dampak kabut asap yang semakin parah melanda Sumbar. Kini tercatat 3.000 ribuan warga terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," katanya.
Gubernur mengimbau agar masyarakat menggunakan masker saat menjalankan aktivitas di luar rumah sebagai langkah antisipasi dampak buruk kabut asap yang ditimbulkan.
Sebelumnya BMKG Padang mencatat jarak pandang di sejumlah wilayah di Sumbar berkisar 500 hingga 800 meter dan yang paling pendek di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung dengan Riau.
Kondisi ini diperparah oleh angin yang bertiup dari Timur Laut ke arah Barat menyebabkan asap kebakaran hutan yang terjadi di Riau berhembus ke wilayah Sumbar.
Sumber:Antara
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone