Karena aksi militer Israel di Jalur Gaza tersebut sudah menelan banyak korban jiwa dari kalangan sipil yang tidak berdosa, ujarnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat sore.
"Segera bergerak untuk menghentikan serangan tersebut. Setiap satu hari kegagalan menghentikan aksi militer akan berdampak pada semakin banyak jatuh korban dari kalangan sipil," lanjutnya.
Permintaan legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu menanggapi kecaman Menteri Luar Negeri (Melu) Republik Indonesia Marty Natalegawa atas aksi militer Israel di Jalur Gaza tersebut.
"Menlu menilai aksi militer tersebut sebagai tindakan yang menimbulkan banyak korban sipil rakyat Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina - Israel," kutipnya.
Oleh sebab itu, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Menlu RI mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar menekan Israel untuk menghentikan aksi militernya.
Pemerintah Indonesia akan terlibat aktif menggalang negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk ikut peduli terhadap persoalan Palestina - Israel, terutama di Jalur Gaza belakangan ini.
"Jangan merasa cukup dengan sekedar mengecam. Jangan hanya bilang mau terlibat aktif. Buktikan segera keterlibatan aktif tersebut dalam aksi diplomatik internasional yang nyata," tandasnya.
Aksi militer Israel tersebut, lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu, telah menimbulkan keprihatinan yang luas di kalangan masyarakat Indonesia.
"Kalau Pemerintah lambat dalam bergerak, kaum muslimin bahkan masyarakat yang beradab akan marah dan bisa berinisiatif sendiri," tambah politisi PKS yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu.
Aksi nyata Pemerintah Indonesia tersebut, menurut dia, bisa diwujudkan dengan segera menggalang negara-negara non blok untuk memberangkatkan pasukan penjaga perdamaian ke Palestina.
"Sebab jika tidak, maka ini akan memunculkan semangat ummat Islam untuk berjihad. Jangan sampai menunggu dulu rakyatnya bergerak sendiri-sendiri, baru kemudian Pemerintah mau bergerak aktif," demikian Habib Nabiel.
Sumber: Antara