Sulitnya merelokasi warga di bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara, disinyalir karena adanya komersialisasi lahan. Bahkan ada pengembang yang menyewakan lahan kepada warga. Kendati demikian Pemprov DKI Jakarta, tidak akan mundur untuk melakukan normalisasi waduk terbesar di ibu kota ini.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menduga adanya pengembang yang berusaha untuk menduduki lahan negara. Pihaknya pun bertekad akan menghilangkan oknum-oknum tersebut. "Ada komersialisasi, yang saya sampaikan dari awal dulu ada developer lepas yang ingin menduduki tanah negara dan ini yang harus dihilangkan," kata Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Dikatakan Jokowi, sebagian besar warga yang bermukim di bantaran Waduk Pluit menyewa dari pengembang. Bahkan warga yang menyewa telah setuju untuk direlokasi. "Kalau rakyat mau semuanya kok pindah ke rumah susun. Yang teriak ya itu developer," ujarnya.
Jokowi mengaku telah mengantongi nama-nama pengembang yang menguasai Waduk Pluit. Namun dirinya enggan untuk membuka kepada publik. Menurutnya, setiap pengembang ada yang memiliki rumah sewaan hingga 20 unit. "Datanya sudah ada, sudah kita pegang. Tapi kita tidak ingin buka-buka. Ada yang satu orang punya sewaan 15 sampai 20 unit," katanya.
Jokowi pun mengaku siap menemui Komnas HAM terkait dengan permasalahan ini. Pasalnya, dirinya telah memiliki data dan mengetahui kondisi di lapangan. "Nanti saya mau ketemu Komnas HAM, mengapa kita ngomong seperti ini. Karena kita tahu lapangan, kita itu lihat kok," ujarnya.
Sumber: Republikaonline
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone