Sudah menjadi kewenangan KPK untuk memanggil semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Namun sangat disayangkan saat pemanggilan "Habib palsu" ini, hampir seluruh media online bersemangat memberikan stempel sebagai anggota FPI.
Lebih aneh lagi, label abal-abal "Anggota FPI" dijadikan judul utama berita meskipun dalam pembahasan berita tidak didapati kaitan apa pun antara FPI dan sosok ini serta hubungannya dengan kasus suap pajak.
Pencatutan nama FPI ini adalah salah besar, tapi media tanpa klarifikasi dengan pihak FPI tetap memuat berita bahwa sosok ini adalah anggota FPI.
Tampaknya para pewarta dari berbagai media tersebut begitu bersemangat memberitakan hal negatif terkait FPI. Dengan gencarnya media online memberitakan seorang yang sama sekali belum jelas identitasnya menjadi seorang anggota/ petinggi/ kader FPI bahkan diberi label habib.
Sungguh nyata bahwa pemberitaan kacangan semacam ini membuktikan bahwa media-media di Indonesia tidak kredibel dan belum bisa diandalkan dalam akurasi berita. Pemelintiran media semacam ini berulang kali dialamatkan kepada FPI. Bandingkan dengan banyaknya aktifitas sosial FPI baik disengaja atau tidak, luput dari pemberitaan media.
Bukan hanya itu, sebelumnya media-media sekuler juga menyudutkan organisasi Front Pembela Islam (FPI). Misal, dalam pemberitaan kemelut antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur menjadi semakin rumit akibat pemberitaan media yang tidak akurat dan cenderung fitnah tanpa konfirmasi pada pihak yang bersangkutan (FPI), sehingga timbul kebohongan dalam berita. Saat itu muncul sosok Habib yang mengaku bernama Soleh Muhdhor yang diberitakan mewakili FPI, ia memimpin acara maulid Nabi SAW, di kediaman Eyang Subur.
Padahal orang yang bernama Habib Soleh Muhdhor, bukanlah anggota FPI maupun perwakilan dari FPI. Anehnya beberapa media nasional gencar memberitakan tentang FPI membuat acara Maulid di rumah Eyang Subur.
Terkait pencatutan nama FPI dalam pemberitaan kasus suap pajak, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab meluruskan pemelintiran berita ecek-ecek yang kembali berusaha menyudutkan FPI.
Menurut Habib Rizieq, Abdurrahman Assegaf yang dipanggil KPK bukanlah seorang habib, bukan pula anggota FPI. Habaib dan FPI tidak bertanggung-jawab atas semua tindak tanduk Habib palsu tersebut baik yang telah lalu maupun yang akan datang.
"Abdul Haris Umarella bukan Habib dan bukan anggota FPI. Dia berasal dari Ambon dan suka ngaku-ngaku Habib. Habaib dan FPI tidak bertanggung-jawab atas semua sepak terjangnya", kata Habib Rizieq speerti dikutip situs fpi.or.id, Selasa 18 Rajab 1432 H/ 28 Mei 2013 M.
Habib Rizieq menceritakan, bahwa Abdul Haris Umarela ketika datang ke Jakarta awalnya mengaku bernama Habib Abdul Harits Bin Syeikh Abu Bakar, lalu tiba-tiba berubah menjadi Habib Abdurrahman Assegaf.
Ia sering mengaku sebagai Habib, bahkan sering mengaku sebagai sekjen FPI. "Orang yang benama Haris Umarela asal Ambon, datang ke Jakarta mengaku bernama Habib Abdul Harits Bin Syeikh Abu Bakar, lalu belakangan berubah jadi Habib Abdurrahman Assegaf. Sering mengaku sebagai Habib, bahkan sering mengaku sebagai Sekjen FPI", ceritanya.
Umarela pun sudah diberi peringatan beberapa kali oleh DPD FPI DKI, termasuk oleh DPP FPI Jakarta. Haris Umarela kerap tampil membawa nama Habib namun membela preman dan artis porno serta sepak terjangnya sering bertentangan dengan perjuangan FPI. Pihak FPI mengancam akan mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Haris Umarela.
"Dia sudah diberi peringatan beberapa kali oleh DPD FPI Jakarta, bahkan oleh DPP FPI. Dan sering tampil kontroversial dengan membela preman dan artis porno. Kedepan FPI akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi terhadap Habib palsu yang suka mengaku sebagai pengurus FPI ini, karena perilakunya merugikan nama baik Habaib dan FPI. Bahkan sudah lama berita beredar tentang sejumlah kemaksiatan yang dilakukan Habib gadungan ini, seperti praktik perdukunan dan penipuan", tegas Habib Rizieq.
Kembali pada pemberitaan kasus suap pajak, media tetap saja mencantumkan label FPI pada Haris Umarela sebagai anggota bahkan petinggi FPI. Berikut adalah judul-judul pemberitaan bohong dari media pencatut nama Front Pembela Islam (FPI), yang sangat antusias dan gegap gempita mengaitkan FPI dalam kasus suap pajak:
INILAH.COM = Suap Pajak PT MS, KPK Periksa Anggota FPI
RAKYATMERDEKAONLINE.COM = Anggota FPI Jadi Saksi Suap Penyidik KPK
MERDEKA.COM = Kasus pajak Master, KPK periksa anggota FPI Habib Abdurrachman
OKEZONE.COM = KPK Periksa Anggota FPI Terkait Suap Pajak
KORANINDONESIA.COM = KPK Periksa Anggota FPI Terkait Suap Pajak
KANTOR BERITA WMC = Anggota FPI Diperiksa KPK Terkait Suap Pajak
AKTUAL.CO = Ada Kader FPI yang Diperiksa KPK Terkait Suap Pajak
PESATNEWS.COM = KPK Periksa Petinggi FPI
PLASA.MSN.COM = KPK Periksa Anggota FPI Terkait Suap Pajak
CENTROONE.COM = Anggota FPI Diperiksa untuk Kasus Pajak PT Master Steel
BBC.WEB.ID = KPK Periksa Anggota FPI Terkait Suap Pajak
Seharusnya media-media yang tergolong besar ini menjaga citra sebagai penghantar informasi yang baik, jujur, adil dan akurat, bukan malah menjadi corong sebuah kepentingan golongan atau pihak tertentu. Bagaimana akhlak bangsa bisa membaik, jika personel media tidak mampu menghadirkan informasi kredibel, hingga masyarakat bisa lebih cerdas dan terbuka wawasannya. Janganlah gegap gempita dan bangga menjadi media pembawa berita fabrikasi apalagi berita asal jadi.
Sumber: Voa-islam.com
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone