Shaddad Attili, pemimpin Dinas Pengairan Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan, mengatakan kepada Xinhua, "Kami menunggu Presiden Mahmoud Abbas dan keputusan pemimpin kami untuk mengajukan permohonan kepada organisasi PBB guna membahas cengkeraman Israel atas sumber air kami."
"Saya kira keputusan tersebut ditunda untuk melihat hasil dari upaya Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah, yang macet," kata Attili, Jumat.
Air adalah salah satu masalah paling kontroversial dan rumit antara Israel dan Palestina, yang tidak kalah penting dibandingkan dengan masalah lain status permanen seperti Jerusalem, permukiman dan pengungsi, kata pejabat Palestina itu.
"Pada saat ini, kami hanya menyeru masyarakat internasional guna menekan Israel agar memberi izin kepada rakyat Palestina untuk melancarkan proyek pengairan di wilayah Palestina," kata Attili kepada Xinhua.
Ia menjelaskan sejak Kesepakatan Oslo ditandatangani pada 1993, antara Israel dan Palestina, Israel tak mengizinkan pihak Palestina untuk melancarkan proyek apa pun yang berkaitan dengan pembuatan sumur air atau sistem pembuangan.
"Semua proyek pengembangan pengairan kami dibekukan secara total," katanya.
Sejalan dengan kesepakatan perdamaian peralihan yang ditandatangani, Palestina hanya diperkenankan memperoleh 100 juta meter kubik air per tahun. Attili mengungkapkan pada 2013, Pemerintah Otonomi Nasional Palestina membeli 50 juta meter kubik air dari perusahaan pengairan Israel, Mecorot.
"Benar-benar ironis kami membeli air kami dari Isarel cuma karena kami tak memiliki jenis kendali apa pun atas tanah dan selanjutnya kami tak diizinkan menggali sumur air atau membeli pompa air," katanya.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pembagian air bagi setiap orang harus sedikitnya berjumlah 100 liter per hari. Namun, orang Palestina hanya memperoleh 73 liter air per hari untuk minum, mandi dan mencuci.
Sumber: Antaranews
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone