"Data penduduk miskin harus segera dituntaskan dan dilakukan sosialisasi secara intens tentang Program JKN kepada masyarakat," kata Wali Kota Padang Fauzi Bahar di Padang, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pihak kecamatan maupun kelurahan agar melakukan pendataan masyarakat miskin secara akurat.
"Agar turun ke lapangan untuk melakukan pendataan secara akurat masyarakat miskin di 11 kecamatan di Kota Padang," kata dia.
Ia menjelaskan akurasi data perlu diperoleh dari masing-masing kecamatan di Kota Padang, karena kemungkinan adanya perubahan keadaan warga.
"Jadi bila ada penduduk di daerah yang meninggal dunia dan yang sudah mampu masih tercantum sebagai PBI, maka akan dilakukan revisi terhadap yang tidak sesuai. Jadi ada mekanisme pergantian dari peserta PBI," kata Fauzi Bahar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Eka Lusti menyatakan kesiapan pihaknya dalam menyukseskan program JKN.
"Pada prinsipnya kita siap menyukseskan program JKN. Ini adalah momentum yang sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," kata dia.
Menurut dia, program JKN langkah konkret pemerintah untuk memeratakan jaminan kesehatan untuk masyarakat.
"Seluruh anggota masyarakat wajib mengikuti program ini dengan membayar iuran atau dibayarkan oleh pemerintah yang dikelola oleh BPJS," katanya.
Dana untuk program JKN di Kota Padang dilakukan dengan sistem kerja sama, dimana 60 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Sumbar dan 40 persen lainnya ditanggung Pemkot Padang.
"Khusus Kota Padang alokasi dana sekitar Rp20 miliar untuk program JKN," kata Eka Lusti.
Dinkes Kota Padang selain mengalokasikan anggaran, juga terus melakukan pembenahan infrastruktur serta perbaikan pelayanan di rumah sakit.
"Pelayanan kesehatan disiapkan dimulai tingkat klinik, puskesmas, klinik bersalin hingga rumah sakit tersebar di seluruh Kota Padang," kata dia.
Sumber:Antara
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone