MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh meminta Komisi Pemilihan Umum memberhentikan penyelenggara yang dinilai catat pada proses pelaksanaan pemilihan ulang dan pemilu susulan pada dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mamuju.
"KPU Kabupaten Mamuju harusnya tidak lagi menggunakan jasa KPPS pada saat proses pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan pada dua TPS. Jika mereka tidak dibebastugaskan, maka tidak ada gunanya pelaksanaan pemilihan ulang pada dua TPS itu," kata Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Selasa (6/5).
Tidak berhenti sampai disitu kata dia, tetapi bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran pidana Pemilu maka masalah itu wajib dilakukan proses hukum.
"Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran pidana maka solusinya adalah proses hukum. Hal ini untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk tidak menciderai proses berdemokrasi yang sementara kita bangun secara bersama-sama," kata Anwar yang juga ketua DPD Partai Golkar Sulbar.
Dia mengatakan, kejahatan yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu telah membuat kegaduhan politik di daerah ini. Dia menjelaskan, persoalan pelanggaran pidana harus diusut secara tuntas agar menjadi proses pembelajaran bagi oknum penyelenggara yang tidak bekerja secara profesional.
"Mungkin karena selama ini belum ada penyelenggara tingkat bawah yang dipenjara akibat kecurangan yang dilakukan. Makanya, pihak kepolisian diharapkan tidak memberikan peluang bagi penyelenggara yang melakukan pelanggaran pidana pemilu," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Mamuju, Saiful Mukhlis menyampaikan, akan mengawal kisruh pemilu yang dilakukan oknum penyelenggara, baik pada level terbawah hingga KPU Mamuju.
"Awal terjadinya kecurangan berada pada titik KPPS dan PPK. Makanya, saya tidak akan berhenti sebelum oknum penyelenggara yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman kurungan penjarah," ucapnya.
Sumber: Republika
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone