"Dari hasil pemeriksaan tim audit ditemukan data dan fakta penyebab permasalahan dalam penyelenggaraan UN itu ada empat, yaitu keterlambatan DIPA Kemdikbud di Kemenkeu, kelemahan manajerial di Kemdikbud, kelemahan manajerial di percetakan, dan kurang baiknya pengawasan di percetakan," kata M. Nuh di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut dia sampaikan pada jumpa pers Hasil Audit Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2012/2013 di kantor Kemdikbud.
Nuh menjelaskan belum turunnya anggaran untuk penyelenggaraan UN menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan UN, dan hal itu disebabkan keterlambatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemdikbud 2013 di Kementerian Keuangan.
"DIPA Balitbang itu baru dapat digunakan pada 13 Maret dan penandatanganan kontrak pada 15 Maret," ujarnya.
"Padahal, persetujuan DPR sudah dari 21 Desember, lalu surat ke Kemenkeu tentang revisi DIPA pada 26 Desember, namun bulan itu belum dapat jawaban," lanjutnya.
Akan tetapi, Nuh mengaku keterlambatan UN juga disebabkan oleh kelemahan manajerial di Kemdikbud, salah satunya respons yang kurang baik oleh Balitbang terhadap peringatan dini dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud.
"Memang `early warning` dari Itjen mengenai titik-titik lemah dalam penyelenggaraan UN 2013 ini tidak direspons dengan baik oleh pihak Balitbang sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan," katanya.
Kemudian, penyampaian master naskah UN dari Pusat Penilaian Pendidikan tidak diserahkan kepada percetakan secara menyeluruh, melainkan secara bertahap, yaitu pada 15, 18, dan 23 Maret.
Sementara itu, penyebab lainnya, kata dia, adalah kelemahan manajerial di percetakan, terutama di PT Ghalia Indonesia Printing.
"Terdapat permasalahan teknis saat persiapan pencetakan, yaitu percetakan ternyata tidak siap untuk mencetak naskah UN yang berwarna serta soal dan lembar jawabannya digabung," jelas Nuh.
Selain itu, pola kerja yang kurang baik di percetakan berakibat menumpuknya amplop naskah UN pada satu tahap pengerjaan sehingga untuk masuk ke tahap pengerjaan lain tidak dapat dilakukan.
"Parahnya tidak ada kontrol oleh PPK UN atas mekanisme kerja yang dilakukan oleh percetakan untuk mengantisipasi gangguan pengerjaan. Tanggung jawab dan komitemen manajemen percetakan pun lemah," katanya.
Penyebab keempat dari keterlambatan UN berdasarkan hasil audit, menurut dia, pelaksanaan tugas tim pengawas di percetakan untuk melakukan validasi data peserta UN dengan kebutuhan amplop naskah UN di setiap sekolah, tidak berjalan dengan baik.
Hal itu, kata Nuh, mengakibatkan masih adanya kejadian kekurangan amplop naskah UN dan salah alamat pengiriman amplop naskah UN.
Selanjutnya, pihaknya baru dapat menyampaikan hasil audit pelaksanaan UN, sedangkan hasil investigasi pada tahap pengadaan (tender dan lelang) dan tahap percetakan masih dalam proses penyelidikan.
Sumber: Antaranews
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone