"Penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 4 mobil yang diduga berkaitan dengan tersangka DS (Djoko Susilo)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.
Empat mobil milik Djoko itu berjenis Jeep Wrangler, MPV Serena, Toyota Harrier dan Toyota Avanza.
"Mobil ini diduga terkait dengan DS dan sekarang sedang diamankan di KPK," tambah Johan.
Sebelumnya KPK juga menyatakan telah menyita sekitar 20 properti milik Djoko
"Sampai hari ini ada sekitar 20 unit harta milik tersangka DS (Djoko Susilo) berupa tanah, tanah dan bangunan serta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang disita KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (11/3).
SPBU tersebut berawa di Ciawi Jawa Barat, Kaliungu Semarang Jawa Tengah dan Kapuk Jakarta Utara.
Sedangkan aset properti milik Djoko tersebar di Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Depok.
Upaya penyitaan dilakukan agar aset tersebut tidak diperjualbelikan.
"Penyitaan tidak menghalangi rumah maupun SPBU untuk dipakai tapi penyitaan dimaksudkan agar tidak terjadi jual beli atau perpindahan tangan kepemilikan," jelas Johan tanpa menjelaskan nilai total aset Djoko yang telah disita KPK.
Sebelumnya KPK juga telah menyita 11 rumah Djoko yang berada di di Yogyakarta, Solo, Semarang, Jakarta, Depok dan Bogor.
Rumah-rumah tersebut disamarkan kepemilikannya dengan menggunakan nama istri kedua Djoko, Mahdiana dan istri ketiga Djoko, Dipta Anindita.
Baik Mahdiana maupun Dipta telah dicegah pergi keluar negeri oleh KPK.
KPK menduga Djoko melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
Sedangkan untuk kasus korupsi simulator, KPKmenyangkakan Djoko pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.
Sumber: Antaranews
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone