Indonesia sedang dilanda persoalan pangan termasuk daging. Muncul kabar industri pangan di Indonesia termasuk daging sapi saat ini dikuasai oleh kartel sejumlah pengusaha. Apa kata pemerintah?
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera melakukan pemeriksaan soal dugaan adanya kartel pangan.
"Oleh sebab itu KPPU harus bekerja keras untuk mengecek itu. Kartel itu tidak boleh terjadi," ungkap Hatta selepas acara ITB Entrepreneurship Challenge 2013 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Jalan Taman Sari, Bandung, Sabtu (9/2/2013).
Hatta mengatakan, salah satu dugaan kartel yang harus diperiksa adalah untuk komoditi daging sapi. Menurutnya, kartel harus dibasmi, karena sangat merugikan negara, khususnya para peternak-peternak lokal. Menurutnya, pembagian kuota impor daging saat ini tidak salah.
"Yang salah itu bukan kuotanya. Yang salah itu kartelnya. Kita harus melindungi produksi peternak dalam negeri kita," tegas Hatta.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membeberkan penemuan praktik kartel terutama di daging, gula, dan ayam.
"Nanti ada di data KPPU (lebih lengkap) saya lupa. Tapi dari 9 mengerucut jadi 6 saja yang menguasai gula di seluruh Indonesia," ungkap Komisioner KPPU Munrokhim Misanam.
Selain itu, dia tidak menutup kemungkinan praktik kartel juga terjadi pada komoditas lain, sebut saja kedelai dan daging sapi yang sedang heboh. Ia tidak mau berkomentar terkait dugaan praktik kartel yang dilakukan oleh PT Indoguna Utama selaku importir daging.
"No comment (soal Indoguna), saya belum tahu. Tapi khusus daging sapi tanpa kartel pun tetap seperti itu (mahal harganya) karena permintaan. Kedelai jumlah importir yang terbatas menguasai pasokan dan itulah yang dikomplain banyak orang," tutur Munrokhim.
Sumber: Detiknews
Sent from my AXIS Worry Free BlackBerry® smartphone